Liputankalbar.com – Sintang. Florensius Ronny sebagai Ketua Dprd Kabupaten Sintang memberikan apresiasi terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) yang  resmi mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan bahan baku minyak goreng mulai hari, Senin (23/5/2022).

Keputusan ini atas dasar diumumkannya oleh Presiden RI. Ir.Joko Widodo melalui keterangan resminya secara virtual, pada hari Kamis (19/5/2022).                          Ketua DPRD Kabupaten Sintang Florensius Ronny mengatakan,”Dengan dicabut larangan ekspor CPO oleh Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo akan segera memberikan dampak positif bagi seluruh mayoritas para petani sawit di Kabupaten Sintang khususnya.

Kita semua patut bersyukur dengan dicabutnya larangan ekspor CPO tersebut. Karena ini berdampak baik pada peningkatan harga Tandan Buah Segar (TBS) secara luas khususnya di Kabupaten Sintang, ucap Ketua dprd sintang

Ketua Dprd Sintang Florensius Ronny juga berharap kepada Pemerintah Pusat untuk terus mengawasi yang  berkaitan dengan harga TBS dan minyak goreng agar semuanya bisa terkendali dengan baik dan berdampak baik terhadap masyarakat.

Karena ada juga petani yang memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga seperti Bank, kredit angkutan, dan lain – lainnya,  Oleh karena itu, saya sangat menyambut baik pencabutan moratorium ekspor sawit ini,”  kata Ronny.

Kader dari Partai Nasdem ini juga minta kepada Pemerintah agar sudah menyiapkan strategi dan kebijakan jangka panjang untuk masalah harga TBS dan memastikan masalah kelangkaan minyak goreng dan harga yang terlalu tinggi tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Ronny juga mengatakan saat normal harga TBS pada waktu itu hampir tembus diharga 4.000.-  perkilo, pada saat larangan ekspor CPO di tetapkan harga TBS anjlok hingga kurang lebih 2.000.-/kilo , jadi kita patut bersyukur dengan dicabutnya larangan ekspor CPO ini dan berharap supaya harga TBS di petani berangsur mulai membaik serta harga yang bisa normal dan stabil kembali.

Kita semua  ketahui bahwa  masyarakat kabupaten  Sintang yang tersebar di 14 Kecamatan ini hampir 50% adalah petani sawit, serta kehidupannya  bergantung kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Tentu saja keputusan Presiden RI. Ir. Joko Widodo ini sangat di dukung dan memberikan dampak positif kepada khususnya masyarakat petani sawit.

Sementara itu Kepala Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir Tumus mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur atas kebijakan Presiden untuk mencabut larangan Ekspor CPO dengan demikian kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini tentang harga TBS bisa kembali normal dan dampak dari ini juga perekonomian masyarakat akan semakin membaik dan bisa stabil seterusnya.

Saya selaku kepala desa  berharap kepada Pemerintah agar lebih lagi memperhatikan dan mengontrol  harga TBS agar perkembamgan ekonomi masyarakat secara keseluruhan bisa semakin bertambah maju,  apalagi kita semua tau bahwa saat ini masa – masanya rakyat/ masyarakat bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang cuku membuat masyarakat terpuruk  harapnya.

Kades Maung ini juga mengatakan beberapa bulan terakhir harga TBS memang sangat drastis menurun. Namun seiring dengan dicabutnya larangan ekspor CPO dampak yang dirasakan oleh petani mulai terasa, semoga perkembangan ekonomi semakin maju khususnya petani sawit secara keseluruhan di negri ini.( Tim)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini